PEKANBARU – Sebagai organisasi Islam yang sudah berdiri sejak 52 tahun yang lalu, Satkar Ulama memiliki agenda penting terkait kepentingan umat. Salah satunya yaitu merangkul anak-anak muda atau santri yang dilakukan dengan silaturahmi Satkar Ulama Indonesia.
Ir HM Idris Laena MH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang turut hadir dalam agenda tersebut menjelaskan bahwa peran umat islam dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara masih kurang maksimal.
Indonesia merupakan negara besar yang memiliki jumlah penduduk mencapai 273 juta orang dan menjadi salah satu penduduk terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, yang menarik adalah sebanyak 86,3 persen penduduknya umat Islam. Namun, perananannya masih terhitung kecil. Contohnya, dibidang ekonomi tercatat berperan 1% dalam sistem ekonomi nasionalnya. Artinya, tentu perlu ada yang dibenahi.
Menurutnya, jika dilihat melalui konstitusi UUD Pasal 33 ayat 1, sebenarnya dapat memberikan peluang bagi umat Islam. Dimana dalam UU tersebut telah ditegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga, perlu ada kebijakan sistem perekonomian yang lebih komprehensif. Agar kemudian seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Antara perusahaan besar dan kecil harus ada keberpihakan pemerintah. Tidak bisa mereka dibiarkan bertarung bebas, mereka harus diberikan ruang untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama.
“Ini adalah tantangan saya terkait bagaimana membangun Indonesia agar masyarakat kita berada dalam kehidupan yang makmur dalam keadlian dan adil dalam kemakmuran,” tuturnya.
Idris Laena juga menyampaikan, dirinya telah menginisiasi tiga UU sebagai hak kostitusi saya sebagai DPR RI untuk mensejahterakan rakyat. Terdapat beberapa hal yang perlu di luruskan dalam mengatasi daerah Riau, karena tidak bisa diatasi secara parsial. Misalnya pembenahan jalan yang rusak. Tidak hanya memikirkan teknisnya saja, namun bagimana membuat kebijakan yang memberikan keuntungan secara keseluruhan yang mencakup semua aspek kehidupan.
“Harus ada pembangunan hilirisasi di Riau. kita harus membangun dan memproduksi minyak. Kalau itu terjadi tentu bisa dinikmati oleh masyarakat provinsi Riau,” paparnya.
Dia menyampaikan, Riau sebagai daerah penghasil CPO namun masih hanya dapat dinikmati oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu harus ada kebijakan yang dilakukan agar memperluas manfaatnya, yaitu yang pertama dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan yang kedua memberikan lapangan kerja kepada masyarakat.
Disamping itu, Idris Laena menyatakan jika apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah baik, terlebih terkait infrastruktur yang merupakan hal penting. Pembangunan saat ini dinilai sangat cepat, misalnya saja seperti jalan dari Dumai ke Pekanbaru, kemudian pembangunan jalan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat yang saat ini sedang dibangun serta jalan dari Pekanbaru sampai ke Jambi. Menurutnya, pembangunan tersebut penting, karena akan mempercepat proses masyarakat dalam membangun ekonomi.
Dia memaparkan bahwa Riau saat ini masuk dalam 10 besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Sehingga, kita harus mengapresisasi bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat seperti halnya dalam infrastuktur, menjadi penting. Supaya, dapat memicu terjadinya percepatan dan akselesai pembangunan. (Arip Ripaldi/Media9)
