Banyuwangi – Menggelar rapat paripurna dewan, tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) atas diajukanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
Salah satu fraksi yang menyampaikan Pemandangan Umum dan mengingatkan kepada eksekutif untuk hati-hati dalam menentukan kebijakan umum, adalah Partai Nasdem (Nasional Demokrat).
Dalam rapat paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus dan dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H.Sugirah serta Sekretaris Daerah, H.Mujiono beserta jajaran. Selasa, 23 November 2021.
Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, M.Padil menyampaikan, Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan.
Selain itu Partai Nasdem juga berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta pendapatan lain daerah yang sah.
Dilansir dari dprd.banyuwangikab.go.id, peningkatan pendapatan daerah adalah kunci kemandirian kita dalam membiayai pembangunan.
“Fraksi NasDem kurang sependapat bila pendapatan daerah hanya dilakukan dengan cara hanya memperkuat peningkatan kapasitas fiskal, terutama dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir di tengah masyarakat yang baru beranjak dalam pemulihan ekonominya,” ucap M. Padil.
Fraksi NasDem berpendapat bahwa indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan masyarakat harus lebih nyata sebagaimana keadaan nyata pada Banyuwangi saat ini.
Terutama dalam keadaan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih belum berakhir, dengan asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat-tingkatan di Kabupaten Banyuwangi.
Fraksi Nasdem mengingatkan eksekutif agar hati-hati dalam menyusun Kebijakan Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah di tengah fiskal daerah.
